Kinerja Semester I, Penurunan NRW Air Minum Jakarta mencapai 4,4 PersenDOWNLOAD  

14 September 2017

Hasil monitoring dan evaluasi BRPAM terhadap pelayanan air minum Jakarta pada periode Triwulan Kedua 2017 mencatat terjadinya penurunan NRW (Non Revenue Water) hampir empat koma empat persen (4.4 %)  dibanding Triwulan Pertama 2017. Angka 4.4% diperoleh atas analisis BRPAM terhadap laporan LPSES (Perform Supervising and Evaluation System) dari operator mitra PAM Jaya, yaitu PALYJA dan Aetra. Penurunan NRW pada area pelayanan Barat, yang dikelola PALYJA penurunan mencapai 3,72% dan area pelayanan Timur yang dikelola oleh Aetra 5,1%.

Jumlah pelanggan Kuartal-2 bertambah sebesar 2136 sambungan, atau rata-rata 712 setiap bulan,. Pertambahan tertinggi terjadi di wilayah pelayanan Timur sebesar 2.108 sambungan. Jumlah air yang berhasil diberikan kepada pelanggan (water sold) meningkat 10,02% atau sebesar 7,99juta m3 dimana 63%-nya diserap oleh pelanggan di wilayah Timur dan 37% di wilayah Barat. Secara keseluruhan volume sold hingga Kuartall-2 mencapai 164,14 juta m3, dan masih jauh di bawah target 2017 sebesar 346,55 juta m3. 

Dalam hal pertambahan cakupan pelayanan dapat dikatakan bahwa kendati terjadi penambahan sambungan pelanggan, namun secara keseluruhan target persentasi kenaikan cakupan pelayanan (service coverage) untuk tahun 2017 sebesar 1,37% belum tercapai. Bahkan dibanding kondisi Kuartal Pertama, persentase kenaikan cakupan pelayanan pada Kuartal-2 cenderung menurun. Di wilayah Timur terjadi penurunan dari 0,27% pada Kuartal-1 menjadi 0,06% pada Kuartal-2, sedangkan di wilayah Barat menurun dari 0.11% menjadi 0,07%.

Pada laporan Kuartal-2, yang sekaligus menjadi Laporan Semester-1 2017, BRPAM juga memberikan saran dan rekomendasi kepada Operator agar memperhatikan konsumsi pemakaian pelanggan, baik pada pelanggan yang telah lama tidak menggunakan air (zero consumption) maupun yang menggunakan air secara berlebihan sehingga cenderung tidak rasional. Dalam catatan evaluasi BRPAM terdapat pelanggan kelompok rumah tangga sederhana (Kelompok 1, Kode Tarif 2A1) yang menggunakan air perpipaan sangat tinggi, bahkan lebih dari 50m3/bulan. BRPAM menyarankan Operator agar dilakukan langkah persuasif dengan cara mengirimkan surat kepada para pelanggan tersebut untuk memperhatikan kondisi perpipaan, konsumsi air di rumah tangga, pengambilan air oleh pihak lain dan lain sebagainya, agar pelanggan terhindar dari pembayaran yang besar akibat pemakaian yang berlebihan.

Sebagaimana diketahui, BRPAM menerbitkan Laporan Evaluasi Kinerja Pelayanan Air Minum Jakarta setiap tiga bulan. Laporan berisi informasi teknis, pelayanan dan keuangan dengan parameter yang telah diatur dalam PKS antara PAM Jaya dengan Mitra Swasta. Parameter teknis meliputi cakupan pelayanan, jumlah sambungan, produksi air, volume air terjual dan tingkat kehilangan air. Untuk mendapatkan laporan lengkap dapat menghubungi kantor BRPAM atau mengirim email kepada  sekretariat@brpamdki.org. (DHS).

 


Berita Terkait Layanan Air Minum

Siap-Siap, Pasokan Air PAM di Jakarta Barat Terganggu

http://infonitas.com Senin, 15 Januari 2018
PURI - PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJ A), operator penyediaan dan pelayanan air bersih untuk wilayah ... Baca Selengkapnya  

Pasokan Air PAM di Sebagian Jakarta Barat Terganggu

Beritasatu.com Senin, 15 Januari 2018 Oleh: Bernadus Wijayaka / BW
Jakarta- PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA), operator penyediaan dan pelayanan air bersih untuk wilayah ... Baca Selengkapnya  

Pajak Air DKI Jakarta Berpotensi Naik Hingga 15 Kali Lipat

www.republika.co.id Selasa , 09 January 2018 Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Dwi Murdaningsih
REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Penerimaan pajak air tanah yang dibayarkan oleh pengelola gedung-gedung ... Baca Selengkapnya  

Ancaman Perang Air di Jakarta

https://tirto.id 08 Januari, 2018 Reporter: R. Diantina Putri
tirto.id - Menurut data Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, 98 persen penyebab penurunan tanah ... Baca Selengkapnya  

2.233 Paket Pekerjaan Kementerian PUPR Sudah Dilelang

Berita Satu (www.beritasatu.com)
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 3 Januari 2018 sudah ... Baca Selengkapnya